Lowongan CPNS Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia September 2013

Lowongan CPNS Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia September 2013 - Kemendagri atau Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia adalah pelayanan pemerintah di Indonesia yang membawahi urusan rumah Indonesia. Kementerian memiliki tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan administrasi negara di bidang urusan rumah. Departemen ini didirikan pada tahun 1945 dan sebelumnya dikenal sebagai Departemen Dalam Negeri (Kementrian Dalam Negeri - Depdagri). Kemendagri berbasis di Jakarta dan kantor pusatnya terletak di Jl Medan Merdeka Utara No 7 Jakarta Pusat. Departemen Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak tahun 2009 dipimpin oleh Gamawan Fauzi, menggantikan Mardiyanto.

Saat ini Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia memberi kesempatan berkarir dengan membuka lowongan kerja terbaru 2013 dan mencari tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai -nilai fokus terhadap pelanggan, dapat kerja dengan tim dan individu yang berkualitas untuk mengisi posisi:

PERSYARATAN PELAMAR

1. Persyaratan Umum 
   1. Warga Negara Indonesia;
   2. Berusia minimal 18 tahun, per tanggal 1 Desember 2013;
   3. Tidak sedang dalam status belajar;
   4. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila memiliki ijazah yang lebih tinggi di luar formasi yang dibutuhkan;
   5. Sehat Jasmani dan Rohani;
   6. Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
   7. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
   8. Terdaftar dalam Pencari Kerja (Kartu Kuning) dari Dinas Tenaga Kerja;
   9. Berkelakuan baik yang dibuktikan dari Kepolisian;
   10. Tidak berkedudukan sebagai pengurus/anggota partai politik;
   11. Tidak berkedudukan/tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
   12. Bersedia ditempatkan pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia


2. Persyaratan Khusus
1. Usia per tanggal 1 Desember 2013 :
   (1) Pelamar dengan pendidikan D3 paling tinggi 30 tahun.
   (2) Pelamar dengan pendidikan S1 dan S2 paling tinggi 35 tahun.


2. Khusus Pelamar penyandang cacat (disabilitas), tingkat dan jenisnya hanya bagi penyandang cacat tuna daksa sedang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;


3. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (miminal Akreditasi B) atau perguruan Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Pendidikan Nasional, dengan persyaratan, pelamar harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
1. Pendidikan D3
1. IPK minimal 2.90 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi A
2. IPK Minimal 3.00 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi B


2. Pendidikan S1
1. IPK minimal 2.90 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi A
2. IPK Minimal 3.00 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi B


3. Pendidikan S2
1. IPK minimal 3.20 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi A
2. IPK Minimal 3.30 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi B


4. Bagi pelamar yang lulusan sarjana pendidikan Sastra/ Bahasa Inggris dan Sastra/Bahasa Inggris harus menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan hasil tes kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku sampai dengan Oktober 2013. Hasil tes yang diperbolehkan untuk dilampirkan adalah sebagai berikut :
1. TOEFL Intitusional testing program (ITP) minimal 400
2. International English Language Testing System (IELTS) minimal 4

FORMASI

JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA	Pasca Sarjana (S2)	ADMINISTRASI PUBLIK	1
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	Pasca Sarjana (S2)	ADMINISTRASI PUBLIK	2
PENELITI PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH	Pasca Sarjana (S2)	ADMINISTRASI PUBLIK **	2
ANALIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pasca Sarjana (S2)	EKONOMI AKUNTANSI	1
PENELITI PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH	Pasca Sarjana (S2)	EKONOMI AKUNTANSI	3
WIDYAISWARA BIDANG EKONOMI	Pasca Sarjana (S2)	EKONOMI AKUNTANSI	1
PENELITI PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH	Pasca Sarjana (S2)	EKONOMI MANAJEMEN	3
PENELITI PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH	Pasca Sarjana (S2)	ILMU EKONOMI	2
WIDYAISWARA BIDANG HUKUM	Pasca Sarjana (S2)	ILMU HUKUM	6
PENELITI PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH	Pasca Sarjana (S2)	ILMU PEMERINTAHAN	2
WIDYAISWARA BIDANG PEMERINTAHAN	Pasca Sarjana (S2)	ILMU PEMERINTAHAN	2
PENELITI PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH	Pasca Sarjana (S2)	ILMU POLITIK	2
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA	Pasca Sarjana (S2)	ILMU POLITIK	1
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	Pasca Sarjana (S2)	ILMU POLITIK	2
ANALIS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH	Pasca Sarjana (S2)	KEBIJAKAN PUBLIK	1
ANALIS PERUMUSAN & KEBIJAKAN STRATEGIK	Pasca Sarjana (S2)	KEBIJAKAN PUBLIK	1
WIDYAISWARA BIDANG PSIKOLOGI	Pasca Sarjana (S2)	MANAJEMEN PENDIDIKAN	1
ANALIS PERUMUSAN & KEBIJAKAN STRATEGIK	Pasca Sarjana (S2)	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA	Pasca Sarjana (S2)	SOSIATRI	2
PENELITI PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH	Pasca Sarjana (S2)	SOSIOLOGI	2
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA	Pasca Sarjana (S2)	SOSIOLOGI	2
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	Pasca Sarjana (S2)	SOSIOLOGI	2
WIDYAISWARA BIDANG TEKNIK	Pasca Sarjana (S2)	TEKNIK SIPIL	1
ANALIS KEPEGAWAIAN	Sarjana (S1)	ADMINISTRASI NEGARA	3
ANALIS KEPENDUDUKAN	Sarjana (S1)	ADMINISTRASI NEGARA	1
ANALIS PENGEMBANGAN BIDANG KESBANGPOL DAN OTDA	Sarjana (S1)	ADMINISTRASI NEGARA	1
ANALISIS KEBIJAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Sarjana (S1)	ADMINISTRASI NEGARA	1
ANALISIS PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Sarjana (S1)	ADMINISTRASI NEGARA	2
ANALIS PENATAAN DAN PENGEMBANGAN BAN	Sarjana (S1)	BAHASA INGGRIS	3
ANALIS KEPENDUDUKAN	Sarjana (S1)	DEMOGRAFI	1
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	Sarjana (S1)	DEMOGRAFI	4
ANALIS KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI DESA	Sarjana (S1)	EKONOMI AKUNTANSI	2
ANALIS KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	Sarjana (S1)	EKONOMI AKUNTANSI	5
ANALIS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH	Sarjana (S1)	EKONOMI AKUNTANSI	1
ANALIS PEMBINAAN KINERJA & KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN	Sarjana (S1)	EKONOMI AKUNTANSI	4
ANALIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sarjana (S1)	EKONOMI AKUNTANSI	1
WIDYAISWARA BIDANG EKONOMI	Sarjana (S1)	EKONOMI AKUNTANSI	5
ANALIS KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	Sarjana (S1)	EKONOMI MANAJEMEN	2
ANALIS KEBIJAKAN STANDARISASI TEKNIS BIDANG MASYARAKAT DAN DESA	Sarjana (S1)	EKONOMI MANAJEMEN	1
WIDYAISWARA BIDANG EKONOMI	Sarjana (S1)	EKONOMI MANAJEMEN **	6
ANALIS PEMBINAAN KINERJA & KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN	Sarjana (S1)	EKONOMI PEMBANGUNAN	1
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	Sarjana (S1)	EKONOMI PEMBANGUNAN	1
ANALISIS KEBIJAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Sarjana (S1)	EKONOMI PEMBANGUNAN	1
ANALIS KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	Sarjana (S1)	EKONOMI PEMBANGUNAN *	1
ANALIS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH	Sarjana (S1)	GEOGRAFI (NON PENDIDIKAN)	1
ANALISIS TOPOMINI DAN DATA WILAYAH	Sarjana (S1)	GEOGRAFI (NON PENDIDIKAN)	6
ANALIS PENATAAN DAN PENGEMBANGAN BAN	Sarjana (S1)	HUBUNGAN INTERNASIONAL	2
ANALIS PERUMUSAN & KEBIJAKAN STRATEGIK	Sarjana (S1)	HUBUNGAN INTERNASIONAL	1
ANALISIS KEBIJAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Sarjana (S1)	HUBUNGAN INTERNASIONAL	1
ANALIS HUKUM	Sarjana (S1)	ILMU HUKUM	5
ANALISIS KEBIJAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Sarjana (S1)	ILMU HUKUM	1
WIDYAISWARA BIDANG HUKUM	Sarjana (S1)	ILMU HUKUM	2
PENELITI PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH	Sarjana (S1)	ILMU KOMUNIKASI	2
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA	Sarjana (S1)	ILMU KOMUNIKASI	4
ANALIS PENGEMBANGAN BIDANG KESBANGPOL DAN OTDA	Sarjana (S1)	ILMU PEMERINTAHAN	3
ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR	Sarjana (S1)	ILMU PEMERINTAHAN *	1
WIDYAISWARA BIDANG PEMERINTAHAN	Sarjana (S1)	ILMU PEMERINTAHAN *	1
ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR	Sarjana (S1)	ILMU POLITIK	1
WIDYAISWARA BIDANG PEMERINTAHAN	Sarjana (S1)	ILMU POLITIK	1
ANALIS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH	Sarjana (S1)	MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	1
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	Sarjana (S1)	MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	1
ANALISIS PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Sarjana (S1)	MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	1
ANALIS RISET DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	Sarjana (S1)	PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1
WIDYAISWARA BIDANG BAHASA	Sarjana (S1)	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1
WIDYAISWARA BIDANG PSIKOLOGI	Sarjana (S1)	PSIKOLOGI	2
ANALIS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH	Sarjana (S1)	SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	1
ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Sarjana (S1)	SOSIATRI	1
ANALIS KEBIJAKAN STANDARISASI TEKNIS BIDANG MASYARAKAT DAN DESA	Sarjana (S1)	SOSIOLOGI	1
ANALIS KEPENDUDUKAN	Sarjana (S1)	SOSIOLOGI	1
ANALISIS KEBIJAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Sarjana (S1)	SOSIOLOGI	1
ANALISIS KINERJA DAERAH	Sarjana (S1)	SOSIOLOGI	1
ANALIS KEPENDUDUKAN	Sarjana (S1)	STATISTIK	1
PRANATA KOMPUTER	Sarjana (S1)	TEK. KOMPUTER/ SISTEM/MANAJ. INFORMATIKA	6
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	Sarjana (S1)	TEKNIK ARSITEKTUR	1
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	Sarjana (S1)	TEKNIK GEODESI	1
ANALIS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH	Sarjana (S1)	TEKNIK INDUSTRI	1
ANALISIS PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Sarjana (S1)	TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN	1
ANALIS BATAS ANTAR DAERAH	Sarjana (S1)	TEKNIK PLANOLOGI	5
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	Sarjana (S1)	TEKNIK PLANOLOGI	2
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	Sarjana (S1)	TEKNIK SIPIL	2
ANALIS RISET DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	Sarjana (S1)	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	1
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	Sarjana Muda (D3)	EKONOMI AKUNTANSI	1
PRANATA KOMPUTER	Sarjana Muda (D3)	TEK. KOMPUTER/ SISTEM/MANAJ. INFORMATIKA	3

Silahkan mendaftar melalui ppns.kemendagri.go.id (16-20 September 2013)

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan pekerjaan dan bagaimana cara mendaftar secara online untuk menerapkan di setiap posisi Lowongan CPNS Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia September 2013, silakan lihat sumber resmi pada link berikut di bawah ini.

Source