emerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar rumah dinas camat dan lurah yang sudah tidak layak huni untuk dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau, rumah susun, dan ruang bagi pedagang kaki lima (PKL). Langkah ini diambil karena lahan yang ada di Jakarta sangat terbatas.
Jokowi menyatakan, rencana itu sampai saat ini masih dikaji. "Semua lahan dan bangunan yang tidak produktif akan diproduktifkan. Hanya untuk rumah dinas yang tidak dipakai dan dalam kondisi terlantar. Sekarang baru proses inventarisasi," kata mantan Wali Kota Solo itu.
Beberapa lurah dan camat di Jakarta mengatakan tak keberatan bila rumah dinas mereka digusur. Mereka siap mendukung langkah Pemprov DKI demi kepentingan masyarakat umum.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan para camat dan lurah di Jakarta sudah punya rumah pribadi, sehingga tak terlalu memerlukan rumah dinas.
"Ini DKI Jakarta. Camat dan lurah di sini punya duit. Pegawai Pemprov DKI punya duit semua. PNS DKI tak ada yang susah. Gaji terendah saja bisa Rp7 juta kok," ujar Ahok.
